Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam
Vol. 13 No. 1, Tahun 2023

Sinergisitas Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penangan Korupsi di Indonesia

Fauzul Masyhudi, 
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
fauzulmasyhudi@uinib.ac.id

ABSTRACT	Kajian ini menjelaskan sinergitas lembaga penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kajian ini akan menjelaskan bagaimana seharusnya sinergitas aparat penegak hukum diterapkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendominasi satu lembaga penegak hukum dibandingkan kejaksaan dan kepolisian dalam pemberantasan korupsi. Dominasi tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dominasi tersebut terlihat dari kewenangan KPK dalam mengambil alih penanganan tindak pidana non korupsi yang dilakukan KPK; kewenangan Dewan Pengawas dalam memberikan izin penyadapan secara tertulis; dan wewenang pengawasan. Maka penelitian ini memberikan tawaran yang sejalan dengan UU No. 19 Tahun 2019 bagi pemangku kepentingan bahwa kerjasama ketiga lembaga tersebut diperlukan guna tercapainya penegakan hukum dalam proses penanganan korupsi.

KEYWORDS               Sinergi, korupsi, penegakan hukum, penanganan korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia merupakan penyakit akut yang sampai saat ini justru lebih buruk, Sepanjang tahun 2020 terdapat 444 kasus korupsi yang telah ditindak oleh penegak hukum. Kasus tersebut telah merugikan negara sebesar Rp. 18,6 triliun. Masih di tahun 2020, terungkap pula kasus suap senilai total Rp. 86,5 miliar dan pungutan liar senilai Rp. 5,2 miliar (Rahma 2021). Pada semester 1 (satu) tahun 2021 jika dibandingkan pada tahun 2020, kasus korupsi meningkat mencapai 209 kasus dan merugikan negara mencapai Rp. 26,83 triliun. Dengan kata lain, terjadi kenaikan nilai kerugian negara akibat korupsi sebesar 47,6 persen. Meskipun begitu, Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan catatan buruk bagi aparat penegak hukum. Pasalnya, jumlah penindakan kasus jauh dari target yang ditetapkan sebelumnya untuk semester 1 (satu) 2021 ialah 1.109 kasus korupsi, yang tercapai hanya 19% (Javier 2021). Dengan begitu, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi 2021, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Sementara itu berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2021, Indeks Perilaku Anti Korupsi berada di kisaran 3,88% (Fajri 2022).
Upaya penanganan korupsi terus dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan mengubah peraturan perundang-undangan yang ada. Terakhir, diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 19 Tahun 2019). Secara kelembagaan dan status kepegawaian di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diubah dalam UU No. 19 Tahun 2019. Dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun 2022) Pasal 3 disebutkan KPK hanya sebagai lembaga negara independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. kemudian pegawai KPK adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 24 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 2022).
Sedangkan dalam UU No. 19 2019 Pasal 3, KPK disebutkan sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Untuk Pegawai KPK diwajibkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) (Pasal 1 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2022). Ketetapan tersebut ditenggarai akan merubah, bahkan mencederai independensi KPK.
Dengan kenyataan di atas, kemudian UU No. 19 Tahun 2019 diuji secara formil dan meteril ke Mahkamah Konstitusi. Secara formil, UU No. 19 Tahun 2019 dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pasal 5 huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 23 ayat (2), Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 88, serta Pasal 89 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011) jo. Pasal 163 ayat (2), Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
Sedangkan secara meteril dinilai melanggar Pasal 1 ayat (3), Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47, dinilai bertentangan dengan Pasal 24, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (UUD 1945). Terhadap permohonan ini, Mahkamah memutuskan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2019).
Berdasarkan putusan Mahkamah di atas, membuat UU No. 19 Tahun 2019 tetap berlaku secara keseluruhan sepanjang belum diubah atau dicabut dengan undang-undang yang baru. Studi ini ini akan mengulas tentang pergeseran kelembagaan ataupun perubahan status kepergawaian KPK atau menelisik pertimbangan Mahkamah. Studi ini berfokus menjelaskan tentang sinergisitas aparat penegak hukum dalam penanganan korupsi di Indonesia. 
Studi ini akan menjawab pertanyaan bagaimana bentuk sinergisitas aparat penegak hukum yang dikonstruksi dalam UU No. 19 Tahun 2019, serta kenapa sinergisitas itu penting untuk dilakukan dalam penanganan korupsi. Tujuan dari studi ini ingin menjelaskan bentuk kerjasama aparat penegak hukum yang dikonstruksi oleh peraturan perundang-undangan yang ada dalam penanganan korupsi serta peluang dan tantangan yang dihadapi.

METODE

Studi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research). Studi ini menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (statute approach), artinya pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti (Marzuki 2005). Kemudian juga menggunakan pendekatan Konseptual (Conceptual approach), yaitu menggunakan pandangan teoritik dalam mengkonsepsikan permasalahan hukum yang tidak diatur dalam peraturan hukum yang ada (Soekanto and Mamudji 2015). Bahan-bahan hukum yang terkait dengan kajian inidianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis dan diuraikan dengan kalimat yang teratur, runtut, dan logis, kemudian ditarik kesimpulkan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A.	Tindak Pidana Korupsi
Secara historik, korupsi hadir sejak manusia pertama kali menganut tata kelola administrasi. Kebanyakan kasus korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik, sosial perekonomian, kebijakan publik, kebijakan Internasional, kesejahteraan sosial dan Pembangunan Nasional. Kisah tentang Cicero di masa Yunani Kuno merupakan salah satu kisah klasik tentang kejatuhan sebuah negara karena korupsi. Maka peperangan melawan korupsi, adalah peperangan yang telah berusia ribuan tahun lamanya (Epakartika, M, and Budiono, n.d.). Tak bisa disangkal, bahwa dapat membahayakan stabilitas serta keamanan bagi masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Dengan kata lain, korupsi dapat mengancam cita-cita bangsa dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur (Hartati, 2007).
Secara defenitif, korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption dari kata kerja corrumpere berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International Indonesia (TII), korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dari sudut padang hukum, tindak pidana korupsi mencakup; pertama, perbuatan melawan hukum; kedua, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana; ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan keempat, merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Shoim, 2009).
Menurut Taufik Abdullah (1999) korupsi adalah as old as the organization of power. Inti korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik untuk kepentingan pribadi (Abdullah, 1999). Sedangkan menurut Alatas (1987), korupsi adalah koruptor yang sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi (Alatas, 1987).
Pandangan internasional yang direkomendasikan PBB melalui Centre for international Crime Prevention secara lebih rinci menjelaskan kejahatan korupsi yang terkait dengan sepuluh perbuatan pengadaan barang dan jasa, yaitu; (i) pemberian suap (bribary); (ii) penggelapan (embezzlement); (iv) pemalsuan (fraud); (v) pemerasan (extortion); (vi) penyalahgunaan jabatan atau wewenang (abuse of discretion); (vii) pertentangan kepentingan/memiliki usaha sendiri (internal trading); (viii) pilih kasih atau tebang pilih (favoritisme); (ix) menerima komisi, nepotisme (nepotism); dan (x) kontribusi atau sumbangan ilegal (illegal contribution). Kemudian dalam pandangan hukum nasional pasca reformasi, kejahatan korupsi diartikan sebagai setiap orang yang melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Dwiyanto, 2008).
Menurut KPK, jenis tindakan yang dapat digolongkan sebagai korupsi berdasar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999) jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001), adalah:
1.	Kerugian negara (Pasal 2 dan 3)
2.	Suap-menyuap (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b; Pasal 5 ayat (2); Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b; Pasal 6 ayat (2); Pasal 11; Pasal 12 huruf a, b, c, dan d; Pasal 13).
3.	Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, dan c)
4.	Pemerasan (Pasal 12 huruf e, g, dan f).
5.	Perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d; Pasal 7 ayat (2); dan Pasal 12 huruf b).
6.	Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i)
7.	Gratifikasi (Pasal 12 B jo Pasal 12 C) 
Kemudian menurut Alatas (1983), makna korupsi dapat ditelusuri melalui beberapa ciri, yaitu: 
1.	Korupsi melibatkan lebih dari satu orang.
2.	Korupsi pada umumnya melibatkan kerahasiaan, kecuali sudah merajalela dan tidak bisa dirahasiakan.
3.	Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4.	Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
5.	Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
6.	Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan.
7.	Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan
8.	Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.
9.	Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.
Meskipun dapat menimbulkan masalah serius, korupsi tetap menjalar dalam pemerintahan di Indonesia. Menurut Abdullah Hehamahua (2006), hal itu disebabkan setidaknya oleh delapan hal, yaitu;
1)	Sistem penyelenggaraan negara yang keliru. Hal itu disebabkan oleh haluan negara yang ketika orde baru berfokus pada pembangunan, bukan pendidikan. 
2)	Kompensasi PNS yang rendah. Dalam konteks ini sebagai negara yang baru merdeka, negara tidak memiliki uang cukup untuk membayar kompensasi tinggi kepada pegawainya.
3)	Pejabat yang serakah.
4)	Law enforcement tidak berjalan karena segala sesuatu diukur dengan uang.
5)	Hukuman yang ringan terhadap koruptor, karena aparat penegak hukum bias dibayar, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor.
6)	Pengawasan yang tidak efektif. Internal kontrol di setiap unit tidak berfungsi karena pejabat atau pegawai terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
7)	Tidak ada keteladanan pemimpin.
8)	Budaya masyarakat yang kondusif KKN (Rifai, 2006).
Karena bahaya yang dapat diakibatkan oleh korupsi, maka korupsi digolongkan kepada kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes). Dengan kata lain pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara yang luar biasa juga (extra-ordinary enforcement). Menurut Romli Atmasasmita (2002) menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra-ordinary crimes), sehingga tuntutan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta kelembagaan yang menangani korupsi tersebut tidak dapat dielakkan lagi. Rakyat Indonesia sepakat bahwa korupsi harus dicegah dan dibasmi dari tanah air, karena korupsi sudah terbukti sangat menyengsarakan rakyat, bahkan sudah merupakan pelanggaran hak-hak ekonomi dan social rakyat Indonesia (Atmasasmita, 2002). Hal ini selaras dengan penjelasan bagian umum UU No. 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, maka digolongkan menjadi suatu kejahatan luar biasa dan penanganannya dituntut cara yang luar biasa.

B.	Sinergi Peran Penegak Hukum
Sinergi berasal dari bahasa Yunani synergos yang berarti bekerja bersama. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi, yaitu kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas (Rustiono, n.d.). Dalam KBBI, sinergi diartikan sebagai  kegiatan atau operasi gabungan. Sinergi antar lembaga penegak hukum dalam menangani suatu tindak pidana diperlukan, sebab selain bisa menjaga baik hubungan antar lembaga, sinergi dibutuhkan untuk memudahkan mengungkap perkara (Prasetyo 2019). Peningkatan sinergisitas berguna supaya antar lembaga penegak hukum bersifat responsif proaktif untuk membuka diri terhadap masukan, kritik, dan dukungan dari eksternal. Sinkronisasi akan mengurangi gesekan yang menimbulkan kesalahpahaman antara penegak hukum.(Hermansyah et al., 2014).
Penanganan korupsi saat ini, memiliki persoalan yang luas, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara di dunia. Sejarah penegakan hukum tindak pidana korupsi terbukti belum berfungsi secara efektif dan efisien serta ketiadaan sinergisitas antara aparat penegak hukum, bahkan aparat penegakan hukum ditengarai ikut terlibat mencederai penegakan hukum tidak pidana korupsi. Menurut M. Abdul Kholiq AF (2014), setidaknya hal itu dibuktikan oleh tiga sebab, yaitu;
1)	Melalui media masa seringkali ditemukan adanya beberapa kasus korupsi besar yang tidak pernah jelas akhir penangannya.
2)	Pada kasus tertentu sering terjadi adanya kebijakan pengeluaran SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh aparat terkait, sekalipun bukti awal secara yuridis sudah cukup kuat. 
3)	Kalaupun suatu korupsi penanganannya sudah sampai di persidangan pengadilan, seringkali publik dikejutkan, bahkan dikecewakan oleh vonis yang melawan arus dan rasa keadilan masyarakat (AF, 2004).
Maka diperlukan kerjasama aparat penegak hukum dalam penanganan tidak pidana korupsi, supaya dalam penanganannya tercapai pemberantasan korupsi. Dalam konsideran UU No. 19 Tahun 2019 dinyatakan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah kepolisian, kejaksaan, dan KPK, selain ketiga lembaga tersebut, juga diikutsertakan peran masyarakat (Pasal 1 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2019). Dalam konteks ini masyarakat dapat melaporkan tindak pidana korupsi yang mereka ketahui (Pasal 10A ayat (2) huruf a UU No. 19 Tahun 2019). Sinergisitas ketiga lembaga tersebut diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal itu dilakukan demi penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Kehadiran UU ini adalah dalam rangka keperluan peningkatan pelaksanaan tugas penanganan korupsi melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
C.	Komisi Pemberantasan Korupsi
Jika dilihat dalam UU No. 19 Tahun 2019, peran lembaga KPK lebih luas dibandingkan dengan kepolisian dan kejaksaan. Hal ini dapat dibenarkan mengingat cikal bakal kehadiran KPK adalah bentuk ketidakmampuan kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan tidak pidana korupsi. Kehadiran KPK diharapkan menjadi pemicu terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga kepolisian dan kejaksaan menjadi bergerak cepat mengusut kasus-kasus dugaan korupsi. Pendirian KPK merupakan a temporary way-out, jalan keluar sementara. Sejatinya, KPK bukan bagian dari sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia. Selain itu, KPK tidak didesain untuk menggantikan peran kepolisian dan kejaksaan sebagai penegak hukum, sehingga keberadaannya bersifat temporal. Meskipun begitu, menurut Romli Atmasasmita KPK merupakan salah satu lembaga penegak hukum di dunia yang memiliki kewenangan yang sangat besar, karena memainkan fungsi penyelidikan, penyidikan, bahkan penuntutan sekaligus (Hamzah, 2012).
Berdasarkan konstruksi UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 19 Tahun 2019, memberikan peran KPK untuk mengambil alih proses penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Pengambilalihan tersebut dilakukan dengan alasan; pertama, laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti; kedua, proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; ketiga, penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya; keempat, penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi; kelima, hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau keenam, keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 10A UU No. 19 Tahiun 2019). Pengambilalihan oleh KPK dari kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan (Pasal 10A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2019).
Kemudian dari segi tugas dan kewenangan, KPK bertugas melakukan (Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019):
a.	Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
b.	Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
c.	Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
d.	Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
e.	Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
f.	Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
KPK dalam melaksanakan tugas berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang; (i) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau (ii) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Jika tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka KPK wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan, namun KPK berwenang melakukan supervise * Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 19 Tahun 2019). Supervisi yang dimaksud adalah KPK dalam hal ini adalah kewenangan melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap kepolisian dan kejaksaan (Pasal 10 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019). Peran kepolisian dan kejaksaan hanya disinggung dalam beberapa pasal, yaitu di bagian penyelidikan dan penyidikan. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan KPK berhak meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani (Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019).
Penyelidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK. Namun penyelidik tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan KPK (Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2019). Meskipun begitu, sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 19 Tahun 2019, kewenangan penanganan tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan tak kalah penting, mengingat banyaknya kasus korupsi yang tidak sampai nilainya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
Kemudian, dalam tugas penyelidikan dan penyidikan, KPK berwenang melakukan penyadapan. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya (Pasal 1 ayat (5) UU No. 19 Tahun 2019). Namun proses penyadapan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas (Pasal 12B ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019). Jika Pimpinan KPK mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas, penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama (Pasal 12B ayat (4) UU No. 19 Tahun 2019).
Dalam konteks ini terlihat bahwa hak menyadap yang dimiliki oleh KPK dilemahkan oleh regulasi yang ada, pasalnya harus mintak izin ke Dewan pengawas. Maka dalam konteks ini, selain penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan lambat, juga terbuka ruang bagi dewan pengawas untuk bersikap subjektif menentukan boleh atau tidaknya kebolehan menyadap. Selain itu, tidak diatur ketentuan tentang jika pimpinan KPK tidak diberikan wewenang oleh dewan pengawas. Padahal kewenangan melakukan penyadapan dibutuhkan untuk memudahkan penegakan hukum dalam mencari alat bukti. Dengan adanya Keterbatasan tersebut akan menjadi salah satu hambatan yang dihadapi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

1)	Kejaksaan
Penyidik dalam tindak pidana korupsi pertama kali ditangani oleh penyidik kejaksaan maupun oleh penyidik polri. Dalam tindak pidana khusus, jaksa berperan sebagai penyidik. Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kejaksaan terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU No. 16 Tahun 2004) yang berbunyi melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU No. 11 Tahun 2021), Pasal 30B huruf d disebutkan, dalam bidang intelijenpenegakan hukum, Kejaksaan berwenang melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme.
Maksudnya untuk melakukan pendeteksian dan peringatan dini terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, dalam melaksanakan tugas dan wewenang melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana (Pasal 30C huruf I UU No. 11 Tahun 2021). Penyadapan adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyrurat, dan dokumen lain. Artinya, dalam pencegahan tindak pidana korupsi, jaksa berhak melakukan penyadapan.
Penyadapan ini merupakan ketentuan baru kewenangan jaksa dalam bidang intelijen, karena sebelumnya, tidak diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004. Penyadapan ini merupakan langkah progresif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dalam penegakan hukum proses penyadapan dalam UU No. 11 Tahun 2021 tidak diatur terkait izin atasan, disebutkan hanya jaksa berhak melakukan penyadapan. Ketentuan ini dapat dikatakan tumpang tindih dengan UU No. 19 Tahun 2019, pasalnya dalam ketentuan UU ini KPK wajib memiliki izin tertulis dari dewan pengawas. 
Hal ini dapat merusak sinergisitas antar lembaga negara dalam melakukan kerjasama penanganan tindak pidana korupsi, karena terdapat dualisme kewenangan penyadapan. Terlebih KPK berwenang melakukan penyelididkan, penyidikan dan penuntutan terhadap tidak pidana korupsi yang jumlahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan kejaksaan berwenang di bawah jumlah tersebut. Kewenangan kejaksaan ini dapat dibiarkan oleh KPK jika dilihat ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2019, pasalnya dalam UU ini yang wajib memiliki izin tertulis dewan pengawas adalah KPK, bukan kejaksaan. Terlebih hal itu sah secara hukum menurut Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016). 
Hal itu sekaligus diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Jadi, jika dibolehkan oleh dewan pengawas KPK terhadap kejaksaan dalam penyadapan dapat dikatakan sebagai bentuk sinergisitas antara kejaksaan dan KPK dalam memberantas korupsi.  

2)	Kepolisian
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002) Pasal 13 menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian adalah; (i) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (ii) menegakkan hukum; dan (iii) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas di bidang penegakan hukum, Polri diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk perkara tindak pidana korupsi. Jika dilihat dalam UU No. 19 tahun 2019, peran kepolisian tidak jauh berbeda dengan kejaksaan. Hanya saja, dalam UU No. 2 Tahun 2002 polisi tidak diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan, namun jika penyadapan tetap dilakukan kepolisian, yang menjadi alas Pasal 31 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016.
Namun kewenangan ini lebah jika dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki kejaksaaan sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2021. Tapi dalam UU No. 19 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (2) huruf h, KPK dapat meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak tujuan negara dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan begitu, diperlukan sinergisitas peran aparat penegak hukum yang dalam hal ini komisis pemberantasan korupsi, kejaksaan, dan kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terlihat bahwa kewenangan dominan dalam penanganan korupsi dipegang oleh komisi pemberantasan korupsi, karena berwenang dalam pengambilalihan penanganan tindak pidana korupsi, diperlukan izin tertulis dewan pengawas dalam penyadapan, dan kewenangan supervisi.
Namun peran kejaksaan dan kepolisisan tak kalah penting, mengingat kedua lembaga ini menangani perkara korupsi yang jumlahnya di bawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Dengan begitu, studi ini memberikan tawaran bahwa diperlukan kerjasama antar komisis pemberantasan korupsi, kejaksaaan, dan kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi demi tercapai pemberantasan korupsi dan terciptanya pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sinergisitas dibutuhkan supaya masing-masing lembaga tidak merasa lebih berhak dalam proses penanganan yang dapat berujung kepada cacatnya penegakan hukum korupsi itu sendiri. 

DAFTAR BACAAN

A.	Buku/Jurnal/Website
Abdullah, Taufik. 1999. Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN): Sebuah Pendekatan Kultural. Yogyakarta: Aditya Media.
AF, M. Abdul Kholiq. 2004. “Eksistensi KPK Dalam Peradilan Korupsi Di Indonesia.” Jurnal Hukum 11 (26).
Alatas. 1987. Korupsi: Sifat, Sebab, Dan Fungsi. Jakarta: LP3ES.
Alatas, Syed Hussein. 1983. Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer. Jakarta: LP3ES.
Atmasasmita, Romli. 2002. Korupsi, Good Government Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasinal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Dwiyanto, Agus. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Epakartika, Rizky Nugraha M, and Agung Budiono. n.d. “Peran Masyarakat Sipil Dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam.” Jurnal Antikorupsi Integritas 5: 93–106.
Fajri, Dwi Latifatul. 2022. “8 Kasus Korupsi Di Indonesia Berdasarkan Total Kerugian Negara.” Https://Katadata.Co.Id. 2022. https://katadata.co.id/safrezi/berita/6201fc94110d8/8-kasus-korupsi-di-indonesia-berdasarkan-total-kerugian-negara.
Hamzah, Fahri. 2012. Demokrasi Transisi Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik. Jakarta: Yayasan Faham Indonesia.
Hartati, Evi. 2007. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
Hermansyah, Imran, Festy Rahma Hidayati, and Dinal Fedrian. 2014. Problematika Hukum Dan Peradilan. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
Javier, Faisal. 2021. “ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya.” Https://Data.Tempo.Co. 2021. https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2019. Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019.
Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Kencana.
Prasetyo, Aji. 2019. “Sinergi Dan Koordinasi Berujung Supervisi.” Https://Www.Hukumonline.Com. 2019. https://www.hukumonline.com/berita/a/sinergi-dan-koordinasi-berujung-supervisi-lt5d1b13c42d38e/.
Rahma, Athika. 2021. “ICW Ungkap Ada 444 Kasus Korupsi Di 2020, Kerugian Negara Rp 18,6 T.” Https://News.Detik.Com. 2021. https://news.detik.com/berita/d-5682891/icw-ungkap-ada-444-kasus-korupsi-di-2020-kerugian-negara-rp-186-t.
Rifai, Abu Abdur. 2006. Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa). Jakarta: Republika.
Rustiono, Deddy. n.d. “Mewujudkan Sinergi Dalam Organisasi.” Https://Unnes.Ac.Id. https://unnes.ac.id/gagasan/mewujudkan-sinergi-organisasi.
Shoim, Muhammad. 2009. “Interaksi Antara Pelayanan Publik Dan Tingkat Korupsi Pada Lembaga Peradilan Di Kota Semarang.” MMH 40 (1): 25–33.
Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

B. PeraturanPerundang-Undangan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016
 Riau.