Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Sapik Aceh Selatan

Abstract

ABSTRACT

Community empowerment through Gampong-Owned Enterprises (BUMG) has become an important strategy in efforts to improve village welfare and independence. This research aims to evaluate the implementation of community empowerment policies by the Sapik Gampong-Owned Enterprise (BUMG) in South Aceh, as an integral part of grassroots community empowerment efforts. The method used in this research is descriptive qualitative which focuses on describing the phenomenon of implementing community empowerment in the field. The data collection process was carried out through interviews, observation and documentation. The research results show that the main obstacles lie in the lack of facilities and infrastructure, limited funds, and minimal participation from communities who still follow primitive thought patterns. Evaluation was carried out using William N Dunn's theoretical framework which includes effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness and accuracy. The biggest obstacle was identified as limited financial resources, followed by Human Resources (HR) problems.

Keywords: Evaluation, Policy, Community Empowerment, Gampong-Owned Enterprises (BUMG)

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) telah menjadi strategi penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Sapik di Aceh Selatan, sebagai bagian integral dari upaya perberdayaan masyarakat dengan akar rumput. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berfokus pada gambaran fenomena implementasi pemberdayaan masyarakat di lapangan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada kekurangan sarana dan prasarana, keterbatasan dana, serta minimnya partisipasi masyarakat yang masih mengikuti pola pikir primitif. Evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan kerangka teoritis William N Dunn yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Kendala terbesar teridentifikasi pada keterbatasan sumber daya finansial, diikuti oleh permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat, Badan Usaha Milik Gampong