Mahar Pernikahan Menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah dalam Perspektif Hukum Islam

Abstract

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai konsekuensi hukum dari suatu perkawinan. Dalam hukum Islam, mahar tidak hanya memiliki nilai material, tetapi juga mengandung makna penghormatan, tanggung jawab, dan kesungguhan seorang laki-laki dalam membangun kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai kedudukan mahar dalam akad nikah, khususnya terkait status penyebutannya sebagai bagian dari pelaksanaan akad perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai status mahar dalam perkawinan serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan argumentasi hukum yang digunakan oleh keduanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif melalui penelaahan terhadap sumber-sumber hukum Islam dan literatur fikih yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sama-sama berpendapat bahwa pemberian mahar merupakan kewajiban suami dan menjadi hak istri yang harus dipenuhi. Perbedaannya terletak pada konstruksi hukum mengenai kedudukan mahar dalam akad nikah. Imam Abu Hanifah memandang mahar sebagai konsekuensi hukum yang memiliki kedudukan serupa dengan kewajiban nafkah setelah terjadinya akad, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa penyebutan mahar pada saat akad nikah merupakan sunnah dan bukan syarat maupun rukun perkawinan. Oleh karena itu, tidak dicantumkannya mahar dalam akad tidak memengaruhi keabsahan perkawinan, namun kewajiban memberikan mahar tetap melekat pada suami sebagai hak yang harus dipenuhi kepada istri.