Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam: Kajian Atas Konsep dan Produk Pembaharuan Hukum Pasca-Kemerdekaan

Abstract

Hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam merupakan salah satu cabang hukum syariah yang diberlakukan secara resmi di negara ini. Hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam (Islamic Family Law Order) dan diterapkan secara khusus kepada warga Muslim. Sistem hukum ini mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, pembagian harta pusaka, serta isu-isu lain yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Pelaksanaan hukum keluarga Islam di Brunei didukung oleh keberadaan institusi syariah, seperti Mahkamah Syariah, yang memiliki yurisdiksi eksklusif atas perkara keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang datanya dianalisis secara deskriptif-analitis melalui pendekatan hukum Islam (syar'i) dan pendekatan sejarah hukum (historis-yuridis). Ciri khas hukum keluarga Islam di Brunei adalah penerapan hukum berdasarkan mazhab Syafi'i yang dominan, namun tetap membuka ruang bagi adaptasi hukum Islam modern melalui konsep intradoctrinal reform, ekstradoctrinal reform, regulatory reform, dan codification untuk menjawab tantangan kontemporer. Kebijakan pemerintah Brunei juga mendukung penerapan hukum ini dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui ideologi Melayu Islam Beraja. Selain itu, pendekatan hukum keluarga Islam di Brunei menekankan pada penyelesaian sengketa melalui mediasi dan konsultasi sebelum membawa perkara ke pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam, termasuk relevansinya terhadap tantangan modern dan dampaknya terhadap masyarakat Muslim setempat. Melalui tinjauan ini, dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga Islam di Brunei tidak hanya berfungsi sebagai perangkat legal, tetapi juga sebagai refleksi identitas keagamaan dan budaya bangsa.