Otonomi Daerah dan Kebijakan Anggaran (Desentralisasi Fiskal)(Akuntabilitas yang Komunikatif dalam Manajemen Publik)
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFDOI: https://doi.org/10.15548/amj-kpi.v0i0.701
Abstract views : 201 times
PDF : 181 times
References
Chambers, Robert. (1987). Pembangunan Desa, Mulai dari Belakang. LP3ES. Jakarta.
Davey,K.J,. (1988). Pembiayaan Pemerintah Daerah. UI Press. Jakarta.
Devas, Nick. at al.(1999). Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. UI Press. Jakarta.
Fachrudy, Irzan. (2001). Penerapan Anggaran Kinerja di Indonesia. the bigg picture. edisi 2. Jakarta.
Fathullah. (2000). Otonomi Daerah sebagai Hak Asasi Manusia. Media Indonesia (opini, 5/25/00). Jakarta.
Haris, Syamsuddin. (2000). Paradigma Baru Otonomi Daerah. artikel (28/4/00), LIPI. Jakarta.
Henry, Nicholas. (1995). Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Publik. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
Mangiri, Komet. (2000). Perencanaan Terpadu Pembangunan Ekonomi Daerah Otonom. Badan Pusat statistik. Jakarta.
Sidik, Machfud. (2002). Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional. Makalah, Seminar Nasional Public Sector Scorecard. Jakarta.
Simanjuntak, Albert. (1999). Mengantisipasi Pelaksanaan UU No. 25/1999. LPEM UI. Jakarta.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 AL MUNIR : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam