SEJARAH KOTA PARIAMAN (1987-2020)

Syahrul Mubarak

Abstract


Artikel ini menjelaskan rangkaian peristiwa mengenai perubahan status Pariaman dari sebuah kecamatan kemudian dinaikkan statusnya menjadi sebuah Kota Administratif Pariaman di tahun 1987 kemudian  menjadi Kota Otonom Pariaman di tahun 2002 dengan serangkaian peristiwa sejarah di dalamnya. Dalam meneliti permasalahan ini digunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan pendekatan sejarah. Dalam disiplin ilmu sejarah langkah-langkah dan prosedur kerja penelitan dilakukan memalui beberapa tahap, diantaranya (1) heuristik (pengumpulan sumber). Sumber yang digunakan yaitunya dari hasil wawancara dengan tokoh dan pelaku sejarah, arsip foto dan dokumen tentang Kota Pariaman, berita koran lama yang menuliskan kisah terjadinya Kota Otonom Pariaman sebagai sumber primer. Sumber sekunder  diambil dari sumber-sumber literatur yang menjelaskan tentang daerah serta proses pembentukan sebuah daerah di Indonesia; (2) kritik sumber, (3) analisis sintesis (Interpretasi dan histografi). Hasil penelitian yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa dalam prosesnya awal mulanya merupakan sebuah kecamatan dan ibukota dari Kabupaten Padang Pariaman sebelum tahun 1986. Di tahun 1987 Pariaman dinaikkan statusnya menjadi sebuah Kota Administratif Pariaman dengan PP No. 33 tahun 1986 oleh Mendagri. Keluarnya UU Nomor 22tahun 1999 menyebutkan tidak lagi berlakunya status kota administratif dalam pemerintahan, sehingga kota administratif Pariaman harus dinaikkan statusnya menjadi Kota Otonom atau kembali menjadi kecamatan dan bagian dari kabupaten Padang Pariaman. Di tahun 2002 Kota Otonom Pariaman resmi ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2002 dengan status Pariaman sebagai Kota Otonom di wilayah Sumatera Barat setelah melalui dinamika dan proses perjuangan didalamnya.

Kata kunci: Pariaman, Kota Administratif, Kota Otonom


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15548/h.v16i1.4209
Abstract views : 502 times
PDF : 392 times

References


Sumber Buku

Asnan, Gusti (2007), Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera, Yogyakarta: Ombak

Basundoro, Purnawan (2015), Kota Lama dan Kota Baru, Yogyakarta: Ombak dua

Lois, Gottschalk (1997), Metode dan manfaat ilmu sejarah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Rusli, Amran (1988), Sumatera Barat, Pemberontakan Pajak 1908, bag. I Perang Kamang, Jakarta : PT. Gita Karya

Suryadi (2004), Syair Sunua, Padang : Citra Budaya Padang kerjasama dengan PDIKM Padang Panjang

Tanjung, Armaidi (2006), Kota Pariaman Dulu, Kini dan Masa depan : V: Pustaka Artaz

Tanjung, Armaidi (2014), Walikota Pariaman dari Adlis Legan hingga Mukhlis Rahman, Pariaman : Bapeda Kota Pariaman

Tanjung, Armaidi (2018), Capaian Pembangunan 10 Tahun Kota Pariaman (2008-2018), Bangkit Dari Reruntuhan Gempa Menuju Kota Destinasi Wisata, Pariaman : Bapeda Kota Pariaman bekerjasama dengan Pustaka Artaz

Zed, Mestika (2017), Saudagar Pariaman, Menerjang Ombak Membangun Maskapai, Depok : LP3ES

Kuntowijoyo (1995), Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya

Sutopo. H.B. (2006) , Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Penerapanya Dalam Penelitian, Surakarta: UNS Press

Charles Seignobos dkk. (2015), Introduction to The Study of History (Diterjemahkan oleh Supriyanto Abdullah), Yogyakarta: Indoliterasi

Sumber Data Pemerintah Daerah

Buku Memori Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman masa Bhakti 2003-2004, disusun oleh Tim penyusunan dan Pembuata buku Memori DPRD Kota Pariaman Periode 2003-2004

Pemko Pariaman, “Sejarah Kota Pariaman”, http://pariamankota.go.id, diaksess 15 Juni 2021

Profil Kota Pariaman tahun 2011, (2011) diterbitkan Bappeda Kota Pariaman

Website Leiden University Libraries.

Sumber Jurnal/ Penelitian

Erni Suharini, “Menemukenali Agihan Permukiman Kumuh Di PerKotaan Melalui Interpretasi Citra Penginderaan Jauh”, Jurnal Geografi, Vol.4 No. 2 , 2 Juli 2007

Hafizil Yuda. “Dinamika Politik IbuKota dari Pariaman ke Parit Malintang”, Tesis, Universitas Andalas, 2019

Hendri Mur Aditama, “Tingkat Perkembangan Wilayah Kota Pariaman”,Skripsi, Departemen Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2010

Sumber Arsip

Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Pemerintahan Nomor 79 tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman dari wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang.

Peraturan Pemerintahan Nomor 33 tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif

Sumber Wawancara dengan Tokoh Pariaman

Alfadila Hasan, Pelaku Sejarah, Wawancara, STKIP Nasional Pauh Kambar, 12 Desember 2021

Armaidi Tanjung, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Lubuk Alung, tanggal 12 Desember

Fitri Nora, SE, Ketua DPRD Kota Pariaman Periode 2019-2024, Wawancara, Balaikota, tanggal 5 Desember 2021

Muhammad Rusdi, Pegawai Fungsional Umum Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pariaman, Wawancara, Kantor Dinas Kominfo, tanggal 20 Desember 2021

Suardi Caniago, Wartawan/ Tokoh Masyarakat, Wawancara, Via Telpon, tanggal 2 Desember 2021

Zulbahri, S.H, Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman Pada Masa Transisi Kota Administratif Pariaman Menuju Kota Otonom, Wawancara, Kantor LBH Kota Pariaman, tanggal 20 Desember 2021

Sumber Koran/Tabloit

Padang Ekpres, Jangan Gampang Habisi Kotif, 2000

Padang Ekspres, Gedung DPRD Pariaman Diduduki, 10 Maret 2001

Padang Ekspres, Aspirasi IMMAPAR, Berupa Surat Pribadi, 20 Januari 2001

Padang Ekspres, Firdaus Amin Bantah Kterlibatannya di IMAPPAR, 8 Januari 2001

Padang Ekspres, IMAPPAR Ultimatum DPRD Padang Pariaman, 25 Januari 2001

Padang Ekspres, Dewan Menantang Di-PTNU-kan, 4 Maret 2001

Padang Ekspres, Memprihatinkan, Tuntutan IMAPPAR pada DPRD, 19 Januari 2001

Padang Ekspres, Anasdi Nazar: Sebagai Lembaga Legislatif, DPRD Punya Tatib, 11 Januari 2001

Padang Ekspres, IMAPPAR Ancam Duduki DPRD, 8 Januari 2001

Padang Ekspres, Deras Desakan Kotif jadi Otonom, 12 Maret 2001

Sumbar Mandiri, Peningkatan Status Kotif Tak Perlu Dipaksakan, 31 Mei 2001

Haluan, DPRD Padang Pariaman Tetap Tidak Ubah Keputusannya Hapus Kotif Pariaman, 8 Februari 2001

Harian Haluan, DPRD Padang Pariaman Dituding Penghalang Terbentuknya Kota Otonom Bagi Pariaman,12 Maret 2001

Singgalang , Kebablasan Menghapus Kotif Pariaman, 13 Desember 2000

Singgalang, Bupati Tidak Mau Pariaman Mundur, IMAPPAR Tuntut Kota Otonom, 8 Maret 2001

Sumbar Mandiri, IMAPPAR-LSM Duduki DPRD, 10 Maret 2001


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Anton Publishing Logo

Licence

This work is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License