Marital Rape Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Abstract

Fenomena marital rape atau pemerkosaan dalam perkawinan merupakan bentuk kekerasan seksual yang sering kali tidak diakui oleh masyarakat maupun sistem hukum, karena terjadi dalam ruang domestik yang dianggap sebagai ranah pribadi. Penelitian ini membahas marital rape sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan meninjau dari perspektif hukum keluarga dan hak asasi manusia. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana hukum keluarga di Indonesia baik melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, serta bagaimana nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam Islam menolak segala bentuk pemaksaan dalam hubungan suami istri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta doktrin yang relevan. Pendekatan ini dilengkapi dengan analisis kualitatif terhadap praktik dan persepsi sosial yang berkembang dalam masyarakat terkait marital rape. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup kuat untuk melindungi korban kekerasan seksual, termasuk dalam konteks rumah tangga. Namun, secara sosiologis, implementasi hukum masih lemah akibat rendahnya kesadaran hukum, pandangan patriarkal, dan keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, marital rape merupakan pelanggaran terhadap prinsip mu‘āsyarah bil ma‘rūf yang menekankan hubungan harmonis, penuh kasih, dan tanpa paksaan. Penelitian ini menegaskan bahwa penghapusan marital rape tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga moral dan sosial. Perlindungan terhadap korban harus diiringi dengan perubahan paradigma masyarakat tentang relasi suami istri yang setara, berkeadilan, dan berlandaskan penghormatan terhadap martabat manusia. Melalui pendekatan hukum keluarga dan hak asasi manusia, upaya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dapat tercapai dengan menjamin rasa aman dan keadilan bagi seluruh anggota keluarga.